TEMPO.CO, Jakarta - Google menerbitkan aturan baru pada seluruh karyawan perusahaan itu, yakni melarang karyawannya mendiskusikan politik dalam layanan pesan internal. Diskusi politik antar karyawan dikhawatirkan bocok dan bisa merusak kepercayaan publik kepada Google.
Aturan baru Google diterbitkan pada Jumat, 23 Agustus 2019, di tengah-tengah derasnya tudingan Google bersikap bias. Dalam aturan baru itu, Google meminta pada karyawannya agar bertanggung jawab, bersikap saling membantu dan berhati-hati dalam menggunakan seluruh bentuk komunikasi internal, termasuk mencegah pembicaraan politik.
"Membagikan informasi dan gagasan dengan rekan kerja bisa membantu membangun komunitas, tetapi perdebatan politik atau pemberitaan terbaru itu mengganggu hari-hari kerja dan tidak diperbolehkan," demikian bunyi aturan Google.
Logo Google. REUTERS/Arnd Wiegmann
Dikutip dari rt.com, Sabtu, 24 Agustus 2019, Google berpandangan aturan tersebut adalah hal yang natural bagi sebuah perusahaan yang berharap karyawannya benar-benar fokus bekerja ketimbang memperdebatkan politik sepanjang pekan. Google juga saat bersamaan muncul dengan gagasan ingin memiliki citra sendiri di mata publik sehingga mendesak para karyawannya untuk hanya berbicara yang baik tentang Google karena tindakan ceroboh karyawan itu bisa menciderai kepercayaan publik pada produk-produk Google.
Sebelumnya beberapa pekan ini kebocoran yang dilakukan sejumlah mantan karyawan Google telah membuat perusahaan itu dituding bias politik dan melakukan sensor di perusahaan dengan memblokir situs yang secara tidak proporsional menargetkan suara pusat yang mendorong hasil pencarian ke arah politik tertentu.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal pekan ini menuduh Google memanipulasi keputusan pemilu 2016 dengan menguntungkan lawan politiknya Hillary Clinton dari Partai Demokrat. Google juga menghadapi tuntutan karena rendahnya penanganan laporan kekerasan seksual di tempat kerja sehingga menyebabkan seorang karyawan mengundurkan diri sebagai bentuk protes.
